Berita

Ramai Desakan Budi Arie Mundur: Dari Petisi hingga Demo

Menkominfo Budi Arie memberikan keterangan soal judi online di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Menkominfo Budi Arie Setiadi didesak mundur. Budi Arie dianggap gagal mengamankan server Pusat Data Nasional (PDN) dari serangan Ransomware.

Petisi terkait desakan kepada Budi Arie Setiadi untuk mundur masih bergulir. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, menyatakan bahwa per hari Rabu (10/7), petisi gagasannya tersebut sudah ditandatangani oleh lebih dari 25 ribu orang.

“Kalau enggak salah, sudah lebih dari 25.000 (yang tandatangani petisi),” ujar Nenden kepada kumparan, Rabu (10/7).

Berdasarkan data dari laman change.org, petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) per Rabu (10/7) pukul 10.40 WIB sudah ditandatangani sebanyak 25.877 orang. Petisi ini juga digagas sejak 26 Juni lalu.

Menurut Nenden, peningkatan tanda tangan dari masyarakat ke petisi tersebut bersifat gradual. Sebab petisi sudah dimulai sejak 26 Juni lalu.

SafeNet Siapkan Gugatan ke Kominfo dan Jokowi

Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum saat diwawancarai wartawan di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) tengah menyiapkan gugatan kepada Kemenkominfo dan Presiden Jokowi atas kerugian masyarakat dari serangan ransomware ke server PDNS 1.

Persiapannya kini tengah menunggu balasan dari PPID Kemenkominfo untuk permohonan keterbukaan informasi. Sambil menyiapkan gugatan, SafeNet juga tengah membuka posko aduan bagi masyarakat korban serangan ransomware di PDN.

“Masih diformulasikan. Sambil buka posko aduan korban,” ucap Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, Rabu (10/7).

Posko aduan dari SafeNet berupa link yang dapat diakses masyarakat di bit.ly/AduanPDNS. Form aduan ini disebutkan untuk bahan advokasi SafeNet menggugat ke Kominfo dan Presiden Jokowi.

Demo Tuntut Budi Arie Mundur

Massa aksi dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Massa tiba pukul 13.40 WIB dan langsung melakukan orasi tepat di depan gerbang kantor Kemenkominfo. Massa aksi juga membawa spanduk bertuliskan “Budi Arie Out!!” serta “Kartu Merahkan Budi Arie”.

Beberapa massa membawa karton kecil dengan gambar-gambar meme terkait Kominfo dan juga Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Salah satunya ada gambar Menkominfo Budi Arie yang diedit bertubuh karakter Thanos yang identik dapat melenyapkan segala hal.

Massa aksi juga melakukan aksi teatrikal dengan menggunakan topeng berwajah Budi Arie dan buang air besar di kloset yang dibawa massa aksi.

Selain itu juga ada tape art yang ditempel di badan jalan tepat di depan gerbang masuk Kemenkominfo bertuliskan “Buang Budi” Dengan gambar tong sampah serta kotoran di sampingnya.

Aliansi Siber Tuntut Permintaan Maaf dari Pemerintah

Massa aksi dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Dalam aksi itu, Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, menyebut tak pernah ada permintaan maaf dari pemerintah soal serangan ransomware Brain Cippher ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada bulan lalu.

“Coba tolong dikoreksi kalau memang teman-teman pernah mendengar pemerintah meminta maaf atas kelalaiannya mereka dan ketidakbecusan mereka saat mengelola data masyarakat dan keamanan siber,” kata Nenden di depan Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Ia menduga pemerintah tidak merasa bersalah sama sekali sehingga tidak mengeluarkan permintaan maaf kepada masyarakat.

“Kalau saya tidak pernah mendengar sama sekali [permintaan maaf], dan itu membuktikan jangan-jangan mereka sama sekali merasa tidak bersalah, bahwa mereka tidak becus dalam mengurus keamanan siber maupun keamanan data warga,” ucap Nenden.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button