Beda Pendapat Arifin Tasrif & Airlangga soal Rencana Beli Subsidi BBM Dibatasi
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/6/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kompak menjawab singkat soal rencana pembatasan subsidi BBM. Rencana ini pertama kali dilontarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (9/7) malam bahwa pembatasan akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024.
Usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Arifin Tasrif yang mengurusi sektor energi justru menjawab tidak ada rencana pembatasan subsidi BBM per 17 Agustus 2024.
“Enggak,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta (10/7).
Sementara Airlangga menjawab rencana ini masih perlu dibahas karena paralel berkaitan dengan revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“Kita akan rapatkan lagi. Belum (tentu dibatasi 17 Agustus 2024),” katanya.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan draf revisi Perpres 191 itu sudah ada di Presiden Jokowi tapi masih terus dibahas terutama berkaitan dengan dampak ke keuangan negara jika aturan disahkan, termasuk di dalamnya pembatasan pembelian subsidi BBM.
“Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Sisa Dana untuk Asupan Gizi Ibu-Anak
Di tempat terpisah, hari ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya sedang menunggu penerbitan revisi Perpres yang akan mengatur pembatasan pembeli BBM bersubsidi Pertalite agar tidak digunakan oleh masyarakat mampu.
Dia memastikan Kementerian BUMN yang menaungi PT Pertamina (Persero) mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian agar penyaluran BBM bersubsidi lebih efisien dan tepat sasaran.
Pasalnya, lanjut Erick, sisa dana atau subsidi energi yang bisa dihemat dari pengetatan konsumen BBM subsidi ini bisa dialihkan kepada program pemerintah lain yang lebih bermanfaat, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pos Kota Tua.
Sejumlah menteri usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024). Foto: Instagram @erickthohir
Kurangi Polusi, Hemat Anggaran
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan rencana pembatasan pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024 di Instagram pribadinya. Tujuannya, agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, dengan begitu, negara bisa menghemat APBN, seperti klaim pembayaran BPJS Kesehatan.
“Kita harap 17 Agustus sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan kita kurangi,” kata Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Pemerintah juga gencar untuk menyediakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Harapannya, bisa mengurangi polusi udara karena sulfurnya bisa berkurang dari 500 ke 50.
“Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan,” terangnya.
