Berita

Komisi I: Starlink Jangan Sampai Bunuh Industri Telekomunikasi Nasional

Ilustrasi layanan internet Starlink. Foto: FellowNeko/Shutterstock

Komisi I DPR RI bertanya mengenai regulasi yang dibangun antara Menkominfo dan Starlink Indonesia terkait penyedia layanan internet berbasis satelit.

Sebab, Komisi I melihat adanya potensi kerugian yang ditanggung oleh perusahaan penyedia layanan internet nasional dengan masuknya proyek Elon Musk ini.

“Kalau kami berharap jangan membunuh industri telekomunikasi dalam negeri, Khususnya Telkom itu sendiri,” kata anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar, Nurul Arifin, saat rapat kerja bersama Menkominfo, Senin (10/6).

Nurul juga meminta Kominfo menjelaskan bagaimana kontrak dan perizinan Starlink di Indonesia. Dia ingin semua diperlakukan sama.

“Sikap Kominfo itu sebenarnya gimana sih? Kontraknya sudah dipelajari belum, yang pro-nya bagaimana, ini kan merugikan industri telekomunikasi nasional,”

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Menkominfo Budi Arie di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Sebelumnya, Kementerian Kominfo menyebut Starlink telah mengantongi dua izin operasi sebelum menyediakan layanan di Indonesia.

Keduanya adalah izin penyelenggaraan VSAT (very small aperture terminal) dan ISP (internet service provider) kepada Kominfo.

Adapun Uji coba layanan internet ini bakal pertama kali dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Uji coba layanan ini menjadi pertanyaan Nurul. Menurutnya, harusnya Starlink bisa diupayakan untuk dipasang di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

“Kami melihatnya kenapa tidak di 3T saja Starlink itu beroperasi kenapa harus di pusat, apakah memang ada permintaan atau kompensasi yang diminta oleh pihak Starlink?” tuturnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button