Berita

Bahlil Janji Izin Pertambangan untuk NU Rampung Pekan Depan

Menteri Investasi/Kepala BKPM saat konferensi pers soal izin kelola tambang untuk Ormas Keagamaan. Dok: Tangkapan layar YouTube Kementerian Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) akan diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada pekan depan.

Lelang prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahlil mengatakan, WIUPK yang akan diberikan merupakan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), yaitu penciutan dari konsesi kontrak karya (KK) yang sudah dikembalikan kepada negara dan belum berbentuk WIUPK.

“NU sudah jadi, sudah berproses, saya ingin menggunakan prinsip karena ini untuk tabungan akhirat, kita ini semua kan berbuat baik, lebih cepat lebih baik, Insyaallah minggu depan, doain ya,” katanya saat konferensi pers, Jumat (7/6).

Bahlil mengatakan, NU sudah memiliki badan usaha yang akan mengelola WIUPK batu bara tersebut. Dia memastikan, badan usaha tersebut akan mengelola tambang secara profesional.

“Saya juga sudah membaca beberapa rilis dari PBNU dan betul mungkin kalau tidak salah minggu depan sudah selesai urusannya. Habis itu kita akan kasih yang berikut, yang jelas kami akan menawarkan,” pungkasnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM saat konferensi pers soal izin kelola tambang untuk Ormas Keagamaan. Dok: Tangkapan layar YouTube Kementerian Investasi

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan saat ini NU sudah memiliki perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Hal ini menyusul kabar akan segera diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk PBNU.

“Soal SDM yang kita punya, kita sudah bikin PT-nya, sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya adalah Bendahara Umum dan juga pengusaha tambang,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta (6/6).

Yahya memandang, NU memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas untuk mengurusi tambang dan siap bekerja untuk PBNU.

“Dia (Bendahara Umum PBNU) mungkin termasuk segelintir orang (pengusaha tambang kelas kakap) itu, mungkin ya. Tapi paling tidak dia punya jaringan dari komunitas tambang ini,” imbuh Yahya.

Di sisi lain, Yahya juga mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan konsesi tambang ini sejak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal ini dikarenakan, Yahya melihat NU membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan untuk organisasi. Yahya juga memastikan, penghasilan dari konsesi tambang ini akan masuk kantong organisasi, bukan individu.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button