Berita

MK Kabulkan Gugatan Golkar: Sandingkan Perolehan Suara di 15 TPS di Kota Bogor

Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Golkar terkait perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bogor untuk Dapil 3. MK memerintahkan penyandingan hasil surat suara antara dokumen C.Hasil di level Kota dengan D.Hasil di level Kecamatan.

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim konstitusi dalam persidangan Kamis (6/6). Perkara yang diputus tersebut dengan nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Dalam permohonannya, Partai Golkar mendalilkan bahwa ada putusan Bawaslu yang menyatakan terdapat kesalahan input perolehan suara yang harus ditindaklanjuti.

Termohon, dalam hal ini KPU, telah mengoreksi itu tetapi yang dilakukan bukan sebagaimana rekomendasi Bawaslu. Koreksi pun dilakukan sebelum keluarnya putusan Bawaslu.

Atas dasar itu, tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu dinilai tidak dapat dibenarkan.

Terkait hal tersebut, demi untuk mengetahui suara yang benar dan menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut, MK memerintahkan penyandingan hasil surat suara di 10 TPS di Dapil 3 Bogor, yakni:

TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat;

TPS 17 Kelurahan Bubulak;

TPS 3 Kelurahan Gunung Batu;

TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda;

TPS 36 Kelurahan Curug;

TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur;

TPS 32 Kelurahan Semplak;

TPS 45 Kelurahan Sindang Barang;

TPS 44 Kelurahan Bubulak; dan

TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat.

Dalil Penambahan Suara

Dalam permohonan tersebut, pemohon juga mendalilkan adanya penambahan jumlah suara partai politik dan calon dari Partai NasDem sebanyak 30 suara, yang terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Barat, yaitu:

TPS 30 Kelurahan Curug Mekar;

TPS 29 Kelurahan Sindang Barang;

TPS 19 Kelurahan Balumbang Jaya;

TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat;

TPS 27 Kelurahan Pasir Jaya;

TPS 08 Kelurahan Pasir Mulya; dan

TPS 01 Kelurahan Cilendek Barat.

MK kemudian melakukan penyandingan penghitungan suara yang didasarkan pada Bukti Pemohon, Termohon dan Bawaslu. Hasilnya, terdapat kesesuaian antara data dari Formulir C.Hasil dan D.Hasil. Dengan demikian, MK menilai khusus untuk 7 TPS itu tidak ditemukan keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil Pemohon a quo.

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Dalil Perbedaan Jumlah Suara

Lalu, ada juga dalil mengenai penambahan suara Partai NasDem di sejumlah TPS yakni:

TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat;

TPS 027 Pasir Jaya;

TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya;

TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat; dan

TPS 049 Cilendek Barat.

Terkait itu, Bawaslu menyatakan terdapat kesalahan penulisan antara formulir model C. Hasil dengan D.Hasil di TPS-TPS tersebut. Dalil itu kemudian didalami MK. Hasilnya, menurut hakim konstitusi Guntur Hamzah ditemukan adanya perbedaan perolehan suara.

Untuk meyakinkan Mahkamah, maka diperintahkan untuk dilakukan penyandingan perolehan suara Partai NasDem untuk calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 di 5 TPS tersebut.

Dalil Pengurangan Suara

Lalu, ada juga dalil terjadinya pengurangan suara sebanyak 2.096 suara. Menurut pemohon, berdasarkan data C Hasil dan D Hasil Kecamatan Gunung Putri.

Untuk menyakinkan kebenaran, Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu yang telah ternyata tidak terdapat perbedaan di TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS, 07, TPS 15, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 29 Desa Karanggan.

Terkait dengan uraian tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengurangan suara Partai Golkar di Dapil Kabupaten Bogor 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan, berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon DPRD Dapil Kota Bogor 3 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

“Dengan telah ditetapkannya Penyandingan Suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan dokumen C.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 15 hari sejak putusan a quo diucapkan,” kata Ketua MK Suhartoyo.

“Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” pungkas Suhartoyo.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button