Berita

MK Sidangkan 7 Gugatan PPP dalam Sengketa Pileg Hari Ini: Daerah Banten-Jatim

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Aditia Noviansyah

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada hari ini, Senin (29/4).

Ditelusuri dari web MK, ada 79 agenda persidangan yang bakal digelar pada hari ini. Sebanyak tujuh di antaranya merupakan gugatan yang diajukan oleh PPP.

Berikut daftarnya:

Gugatan Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024;

Gugatan Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

Gugatan Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

Gugatan Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Gugatan Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024;

Gugatan Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024; dan

Gugatan Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

“Pemeriksaan pendahuluan,” demikian dikutip dari laman MK soal agenda sidang dari gugatan-gugatan tersebut, Senin (29/4).

Ilustrasi DPP PPP, Senin (10/7/2023). Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, PPP menjadi salah satu partai yang tidak lolos parlementary threshold dalam pemilu 2024. PPP hanya berhasil meraup 5.878.777 suara atau setara 3,87%. Adapun ambang batas lolos parlemen adalah 4 persen suara nasional.

Namun demikian, selisih tipis ini diprediksi bisa menjadi peluang PPP untuk melenggang ke Senayan, melalui mekanisme gugatan di MK.

“Mungkin mereka masih mengharapkan ada keajaiban atau ada quoteand quote pertolongan pemenang pemilu untuk juga bisa meloloskan mereka di Mahkamah Konstitusi ini,” kata Founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio kepada wartawan di kawasan Hotel Tamarin Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Hendri tidak ingin beranggapan MK diintervensi. Namun jika melihat optimisme dari PPP, ia menilai partai tersebut dapat lolos ke parlemen melalui jalur tersebut.

“Saya enggak bilang Mahkamah Konstitusi terintervensi, atau secara psikologis tuh kalau didukung oleh pemenang pemilu gitu kelihatannya. PPP tuh agak nyaman juga berapa bertarungnya di MK kan cuma kurang 0,13 persen saja tuh. Harusnya bisa,” ucapnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button