Sekda Aceh Kukuhkan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dan KORPRI Unit SKPA
Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang juga Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Aceh mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dan KORPRI Unit SKPA periode 2021-2025, Senin, 5 April 2021. Prosesi pengukuhan berlangsung di Anjong Mon Mata, Pendapa Gubernur Aceh.
Dalam sambutannya usai pengukuhan, Taqwallah menyebutkan bahwa KORPRI merupakan wadah yang dibentuk untuk menghimpun dan membina Aparatur Sipil Negara (ASN) demi lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa.
Karena itu, Taqwallah meminta para pengurus yang baru dilantik untuk mengaktifkan kantor sekretariat Korpri di daerah masing-masing agar kerja-kerja korpri dapat dijalankan dengan baik.
Taqwallah menyebutkan, salah satu tujuan KORPRI adalah ikut menciptakan aparatur pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Maka, KORPRI diharapkan terus menata anggotanya agar menjadi aset dan solusi bagi bangsa ini, bukan malah sebaliknya, menjadi bagian dari masalah bangsa.
“Saya berharap kepada dewan pengurus KORPRI yang dikukuhkan ini dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Hadirkanlah perubahan bagi kemajuan dan kemandirian KORPRI, sehingga ke depan organisasi ini dapat tumbuh dan berkembang lebih solid dan semakin profesional,” pesan Taqwallah.
Prosesi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dan KORPRI Unit SKPA juga disiarkan secara virtual sehingga dapat disaksikan oleh para pihak di kabupaten kota. Hal itu juga dilakukan sebagai upaya membatasi perkumpulan massa di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, seluruh rangkaian acara juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dimana seluruh peserta yang hadir diwajibkan mengenakan masker, sarung tangan serta menjaga jarak duduk. []
The post Sekda Aceh Kukuhkan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dan KORPRI Unit SKPA appeared first on BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH.